Building A Village From The Outside: A Study On The Perception And Quality Of Village Government Apparatus In Management Of Village Funds In Regions, Latest, Outside, Frontest In Moa Sub-District, Southwest Maluku Regency
DOI:
https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i6.204Abstract
This study aims to determine the perception and quality of village government officials on the management of village funds in the area (Last, Outermost, Frontier) in Moa District, Southwest Maluku Regency. This research was conducted in 7 villages namely; Werwaru Village, Tounwawan Village, Moain Village, Klis Village, Patti Village, Wakarleli Village, and Kaiwatu Village, with a descriptive qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews, and literature review. The results showed that the perception of village government officials in Moa District, Southwest Maluku Regency in managing village funds was more focused on physical development and infrastructure improvement. It should be prioritized for village community empowerment programs to improve the welfare and quality of life of the community as well as poverty alleviation in the (Leading, Outermost, Frontier) areas. Village officials must be able to map the potential and needs of the village clearly so that the priority scale of development and community empowerment is according to the needs of the village community. The quality of village government apparatus in Moa Subdistrict, Southwest Maluku Regency in managing village funds is still very low, thus requiring assistance in managing village finances. Unfortunately, village assistants are sometimes not available, so they are not optimal in assisting. The low capacity of human resources results in a lack of understanding of village government officials regarding the implementation of Law No. 6 of 2014, PP No. 43/2014, and Minister of Home Affairs regulations No. 113/2014. Village government officials do not understand the Village Financial System (Siskeudes), so they are often constrained in reporting and accountability of Village Funds
Downloads
References
Ahmad Soleh, Feri Susanto, Reka Susanti (2017); “Persepsi arapatur pemerintah desa
terhadap dana desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma”. Jurnal Ekobis
Review, Vol 5 No 2.
Asti1, dan Irfan Cholid, (2018); “Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam
Perencanaan Pengembangan Bumdes Di Kecamatan Kendawangan”. Jurnal
Agribisnis Indonesia (Vol 6 No 1, Juni 2018); halaman 1-14 1, ISSN 2354-5690; EISSN 2579-3594
I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayu (2017);
“Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta pera
Pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes)
pada desa penerima dana desa di Kabupaten Buleleng”. e-Journal Universitas
Pendidikan Ganesha, (Vol: 8 No. 2 Tahun 2017)
Ika Asmawati, Prayitno Basuki, Ahmad Rifa’i (2018); “Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten
International Journal of Educational Research & Social Sciences ISSN: 2774-5406
Bima)”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.25.3.Desember (2018): 2379-
Meiyudi Ardianto, Neri Susanti (2018); “Analisis persepsi aparatur pemerintah desa
terhadap dana desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”, Jurnal
Ekobis Review, Vol 6 No 1
Muhmmad Arifin Jalil (2017), “Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan
Keuangan Desa Studi Kasus dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan di Desa
Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi, FISIP, Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta.
Muhammad Rian Naufal (2018); “Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa
Terhadap Prinsip Good Governance Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang.” Skripsi, FEB Universitas
Brawijaya, Malang.
Novindra Dwi Setiana, Nur Laila Yuliani (2017), “Pengaruh Pemahaman dan Peran
Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, The 6th University
Research Colloquium 2017, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Saifatul Husna Dan Syukriy Abdullah (2016), “Kesiapan Aparatur Desa Dalam
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)”,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1, (2016)
Halaman 282-293
Sischa Tri Wahyu Widianti (2018), “Kinerja aparatur pemerintah desa terhadap
pengelolaan dana desa di Desa Jabon Kecamatan Jombang”, Skripsi, Ilmu Administrasi
Negara,Departemen Administrasi, Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga, Surabaya.
Stevanly Paulus Pade (2016),“Pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam
Pembangunan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara”, Skripsi,
Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, Manado.
Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D,
Edisi Revisi, Cetakan ke limabelas, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
Sugiono, (2008), Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D), Cetakan kesebelas, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
Kementerian Keuangan (2017); “Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk
Kesejahteraan”.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
International Journal of Educational Research & Social Sciences ISSN: 2774-5406
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, Penggunaan Dan Evaluasi Dana Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 International Journal of Educational Research & Social Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
