The Role of Notaries/Land Deed Officials in Combating Money Laundering Crimes with the Know Your Customer Principle
DOI:
https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i2.801Abstract
This research delves into the alarming intersection of notaries/land deed officials and money laundering crimes, highlighting the role of notarial services as potential facilitators in illicit financial activities. While notaries traditionally serve as impartial witnesses to document signings, their involvement in verifying transactions has increasingly attracted scrutiny due to the potential for abuse by money launderers. This study examines the vulnerabilities within the notarial system that may be exploited for money laundering purposes, including lax regulatory frameworks, inadequate due diligence practices, and the lack of standardized reporting mechanisms. The abstract also explores the challenges in detecting and preventing such illicit activities, emphasizing the need for enhanced regulatory oversight, improved training for notarial professionals, and increased collaboration between regulatory bodies, law enforcement, and the notarial community and also implementing the principle of know your customer. As the findings suggest, addressing these issues is crucial for safeguarding the integrity of notarial services and fortifying the global financial system against the insidious threat of money laundering.
Downloads
References
Annisa Septia Puspareni dan Fifiana Wisnaeni. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. Jurnal Notarius. Vol 16, No 2.
Yustiavandana, I. et.al. (2010). Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia.
Khamisah, A. (2014). Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham. Jurnal Analisis. Vol 3, No. 2 .
Fikri Ariesta Rahman. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Magister Hukum Universitas Islam Indonesia: Lex Reinaisseance. Vol 3, No 2.
Harahap, Arman ,2018, Macrozoobenthos diversity as bioindicator of water quality in the Bilah river, Rantauprapat, Medan. J. Phys.: Conf. Ser. 1116 052026.
Helmi Fariska Rahma. (2018). Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia.
Nadhilla Prijanka Adryani & Siti Hajati Hoesin. (2023). Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan: Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala. Volume 7 Nomor 1.
Harahap, A. P. Hrp, N.K.A.R. Dewi, Macrozoobenthos diversity as anbioindicator of the water quality in the River Kualuh Labuhanbatu Utara, International Journal of Scientific & Technology Research, 9(4),2020, pp.179-183.
Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. (2017). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentitk. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Sutan Remy Sjahdeni. (2007). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Mandar Akta.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Harahap, A. et, all, Macrozoobenthos diversity as anbioindicator of the water quality in the Sungai Kualuh Labuhanbatu Utara, AACL Bioflux, 2022, Vol 15, Issue 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Penerapan Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 International Journal of Educational Research & Social Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
